Pasal 69

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat. (2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi; b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau;

c. bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung. (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar. (4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal, wajib melakukan pengkajian teknis bangunan gedung dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan pertimbangan. (5) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk MENETAPKAN bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran. (6) Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk MENETAPKAN bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran. (7) Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran. (8) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembongkaran dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung atas biaya pemilik kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh pemerintah daerah.