PERDA
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 8
BAB 6 — PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
(1) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat.
(3) Pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.