Pasal 24
BAB 9 — KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat; b. menyediakan mekanisme yang efektif untuk menjamin Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dari suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan Masyarakat Hukum Adat, hilangnya nilai dan identitas budaya; c. mengembangkan dan melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal; d. menjamin dan memastikan Wilayah Adat dan Hutan Adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); e. menjamin dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya; f. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat; dan g. melakukan pembinaan kepada Masyarakat Hukum Adat.