Pasal 424

(1) Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat terdiri atas: a. Subdirektorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; b. Subdirektorat Penuntutan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; c. Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; dan d. Subbagian Tata Usaha. (2) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja. (3) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Wilayah I, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi

Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; b. Wilayah II, meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Kejaksaan Tinggi Papua.