Pasal 5

(1) Reviu, evaluasi dan penilaian atas laporan kinerja Kejaksaan

dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Hasil reviu, evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.