Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2021 tentang PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang digaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Benturan Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas, keputusan, dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
5. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya. 6. Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun internal Badan Pengawas Obat dan Makanan, orang- perseorangan, kelompok, dan badan hukum. 7. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan. 8. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di mana terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan. 9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. 10. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 11. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai yang menerima Gratifikasi. 12. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi atas peristiwa yang dialaminya. 13. Hari adalah hari kerja. 14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(1) Pegawai memiliki kewajiban untuk: a. menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan

jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung; b. melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi; dan c. melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak. (2) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Gratifikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. tidak diketahui identitas pemberi; c. Penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima; dan/atau d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri dan/atau karier Penerima Gratifikasi, serta ancaman lainnya.

(1) Gratifikasi terdiri atas: a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. (2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh Pegawai yang diduga berhubungan dengan jabatan Pegawai dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai; dan/atau b. Gratifikasi yang berkaitan dalam konteks adat istiadat, kebiasaan, dan/atau budaya yang mempunyai potensi Benturan Kepentingan. (3) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gratifikasi dalam bentuk apapun yang diterima Pegawai yang tidak

berhubungan dengan jabatan Pegawai dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa Gratifikasi yang diterima: a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat; b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran; c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi; d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas, selain penerimaan yang sah dalam penugasan resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan; e. dalam proses penerimaan, promosi atau mutasi pegawai; f. dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; g. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama, kontrak atau kesepakatan dengan Pihak Lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan/atau jasa; i. terkait perayaan keagamaan dan/atau adat istiadat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan; dan/atau j. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

(1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. pemberian dalam keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan

keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan; b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum; c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum; d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang Berlaku Umum; e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan dan Berlaku Umum; f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; g. penghargaaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan; i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan tidak melanggar ketentuan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat

Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan; l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi; m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan; n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya seperti cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan; o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang

Berlaku Umum; dan/atau q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai. (2) Penerimaan yang diperoleh Pegawai dari dana sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan yang Berlaku Umum dengan mekanisme yang berlaku tidak dinyatakan sebagai Gratifikasi.

(1) Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan atau penolakan Gratifikasi kepada UPG Unit Kerja melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima atau ditolak oleh Pegawai. (2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. penerimaan atau penolakan Gratifikasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan b. penerimaan atau penolakan Gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan cara mengisi laporan yang paling sedikit memuat informasi mengenai: a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan Penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;

e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam hal laporannya: a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

(1) UPG Unit Kerja wajib melakukan analisis terhadap laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap oleh UPG Unit Kerja. (2) UPG Unit Kerja wajib menyampaikan laporan Gratifikasi yang telah dianalisis kepada UPG Instansi. (3) UPG Instansi wajib melakukan verifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG Instansi.

Pelapor, pemberi Gratifikasi, perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau Pihak Lain wajib memenuhi undangan pemanggilan, memberikan keterangan, dan/atau memberikan data dan/atau dokumen pendukung lain jika diperlukan oleh KPK dalam melakukan analisis laporan Gratifikasi.

(1) KPK MENETAPKAN status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan dengan keputusan KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Gratifikasi milik Penerima Gratifikasi; atau b. Gratifikasi milik negara.

(1) Dalam hal keputusan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Pelapor, Pelapor wajib menyampaikan salinan keputusan KPK kepada UPG Unit Kerja dan UPG Instansi paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak keputusan KPK diterima. (2) Dalam hal keputusan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada UPG Instansi, UPG Instansi menyampaikan keputusan KPK kepada UPG Unit Kerja dan Pelapor paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak keputusan KPK diterima.

(1) Pegawai wajib melaksanakan penetapan Gratifikasi dari KPK. (2) Dalam hal status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan ditetapkan sebagai Gratifikasi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, Pelapor, UPG Instansi, atau UPG Unit Kerja wajib menyerahkan objek Gratifikasi kepada KPK atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan. (3) Penyerahan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan/atau dibuktikan dengan tanda terima. (4) Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan secara langsung objek Gratifikasi kepada KPK atau kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan, berita acara wajib disampaikan kepada UPG Instansi dan UPG Unit Kerja. (5) Dalam hal Pelapor tidak menyerahkan objek Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara setelah dilakukan penagihan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diketahui atau patut diduga terjadi tindak pidana korupsi, keputusan penetapan status Gratifikasi dicabut dan diteruskan untuk penanganan perkara.

(1) KPK dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan objek Gratifikasi berdasarkan hasil verifikasi UPG Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Pemanfaatan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. digunakan oleh unit kerja untuk dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan; b. disalurkan kepada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya; dan/atau c. diserahkan kepada Penerima Gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja. (3) Penyaluran kepada pihak yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak atau memiliki waktu kedaluwarsa singkat dan dalam batas kewajaran. (4) Penyaluran kepada pihak yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan kepada UPG Instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya.

(1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan oleh Kepala Badan. (2) Dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk UPG.

(1) Struktur UPG terdiri atas: a. Pengarah; b. Pembina; c. Ketua; d. Wakil Ketua; e. Sekretaris; dan f. Anggota. (2) Pengarah UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan. (3) Pembina UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (4) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur Utama. (5) Wakil Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Inspektur II. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. UPG Instansi; dan b. UPG Unit Kerja. (8) Struktur UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(1) UPG Instansi mempunyai tugas: a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari UPG Unit Kerja; b. meneruskan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan verifikasi, analisis, dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK; c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Kepala Badan; d. menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi serta penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK setiap 6 (enam) bulan; e. melakukan sosialisasi dan/atau diseminasi ketentuan mengenai pengendalian Gratifikasi kepada Pegawai dan/atau pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan; f. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; g. memantau tindak lanjut pemanfaatan Gratifikasi; dan h. merahasiakan identitas Pegawai yang menerima atau menolak Gratifikasi kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan. (2) UPG Unit Kerja mempunyai tugas: a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari

Pegawai; b. meneruskan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada UPG Instansi; c. menyampaikan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi serta penanganan dan tindak lanjut laporan Gratifikasi kepada Inspektorat Utama setiap 3 (tiga) bulan; d. melakukan sosialisasi dan/atau diseminasi ketentuan mengenai pengendalian Gratifikasi kepada Pegawai dan pihak eksternal unit kerjanya; e. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit kerjanya; f. menindaklanjuti pemanfaatan penerimaan Gratifikasi oleh Pegawai; dan g. merahasiakan identitas Pegawai yang menerima atau menolak Gratifikasi kecuali atas perintah peraturan perundang-undangan.

(1) UPG melakukan sosialisasi dan/atau diseminasi ketentuan mengenai pengendalian Gratifikasi kepada Pegawai dan/atau pihak eksternal secara berkala. (2) Sosialisasi dan/atau diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman ketentuan larangan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi di setiap loket layanan publik atau layanan perizinan pada setiap satuan kerja atau unit kerja; b. pencantuman larangan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi serta praktik koruptif lainnya dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa, dan dalam surat yang disampaikan kepada pihak terkait lainnya; dan/atau c. penyebaran perangkat pengendalian Gratifikasi berupa spanduk, banner, dan brosur pada setiap lokasi layanan publik dan media sosial.

(3) Sosialisasi dan/atau diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik, media nonelektronik, dan/atau tatap muka.

(1) Pelapor yang beritikad baik berhak untuk: a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi; b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan c. memperoleh perlindungan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi; c. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor; d. pemindahtugasan atau mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik dan/atau psikis; dan/atau e. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelapor dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan melalui Ketua UPG ditembuskan kepada KPK.

(1) Inspektorat Utama melaksanakan pengawasan atas penerapan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Inspektur Utama kepada Kepala Badan.

Laporan Gratifikasi yang telah diterima dan masih dalam proses penanganan laporan oleh UPG Unit Kerja, UPG Instansi, atau KPK sebelum Peraturan Badan ini berlaku, diselesaikan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA