Pasal 10

(1) Anggota unsur pengarah terdiri atas:

• 11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau setara pejabat tinggi madya, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan
• 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional.

(2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a mewakili:

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

• Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
• Kementerian Dalam Negeri;
• Kementerian Keuangan;
• Kementerian Kesehatan;
• Kementerian Sosial;
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
• Kementerian Pekerjaan Umum;
• Kementerian Perhubungan;
• Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
• Tentara Nasional Indonesia.

(3) Unsur pengarah yang berasal dari masyarakat

profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi