Pasal 5

(1) Penerimaan bantuan internasional berdasarkan atas

adanya pernyataan resmi Pemerintah.

(2) Pernyataan resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan setelah melalui rapat

koordinasi antar kementerian/lembaga.

(3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditindaklanjuti oleh BNPB dengan menyusun laporan

situasi meliputi:

• laporan singkat tentang bencana;

• periode keadaan darurat bencana;

• informasi kebutuhan jenis bantuan; dan

• informasi mengenai pihak pemberi bantuan.

(4) Formulir laporan situasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

www.peraturan.go.id

2018, No.1645 -10-

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) BNPB mengoordinasikan penyebarluasan informasi

penerimaan bantuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kementerian Luar Negeri.