Pasal 5

(1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. berbadan hukum bagi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan dan LP3K swasta; dan b. telah masuk pada database pengawasan penyelenggaraan kearsipan. (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari: a. bagi Lembaga Kearsipan, antara lain:

1. telah menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Statis; dan
2. telah melakukan kegiatan pengelolaan arsip statis. b. bagi Unit Kearsipan, antara lain:
3. telah menyusun pedoman Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif; dan
4. telah melakukan kegiatan penataan arsip inakif. c. bagi Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan, antara lain:
5. memiliki Pedoman Penyelenggaraan Jasa Kearsipan; dan
6. telah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan penyelenggaraan jasa kearsipan sesuai dengan bidang yang akan diakreditasi. d. bagi LP3K, antara lain:
7. memiliki Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan; dan
8. telah melakukan minimal 3 (tiga) kali kegiatan pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan bidang yang akan diakreditasi.