Pasal 33

(1) BPR atau BPRS yang tidak melaksanakan langkah penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD dan/atau Pelampauan BMPK atau BMPD sesuai koreksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap peringatan: a. pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau b. BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. (2) BPR atau BPRS yang tidak melaksanakan langkah penyelesaian Pelanggaran BMPK atau BMPD selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai perintah tertulis sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal BPR atau BPRS tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.