Pasal 17A

(1) Peserta rapat pemungutan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, terdiri atas: a. KPPS; b. Pemilih; c. Saksi; d. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan e. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (2) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memiliki akreditasi dari: a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (3) Pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Sosialisasi, Pendidikan

Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan. (4) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditempatkan di dalam TPS. (5) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang. (6) KPPS menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berhak menerima: a. salinan Daftar Pemilih Tetap; dan b. formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.