Pasal 5

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

meliputi:

• penyusunan kerangka acuan kegiatan;
• penentuan jenis ancaman bencana;
• identifikasi pihak dan pengorganisasian; dan
• pengumpulan dan pengelolaan data.

(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a paling sedikit memuat:

• latar belakang;
• maksud dan tujuan;
• metode;
• rangkaian dan waktu kegiatan;
• rencana; dan
• sumber anggaran.

(3) Penentuan jenis ancaman bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan hasil kajian risiko bencana, atau adanya tanda tanda atau gejala lain yang menunjukkan akan terjadi bencana.

(4) Identifikasi pihak dan pengorganisasian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penentuan pihak- pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kontingensi Bencana dengan memperhatikan inklusivitas beserta pengelompokan tugas yang diberikan.

(5) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Kontingensi Bencana.

(6) Data dan informasi yang diperlukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) berupa:

• gambaran ancaman bencana yang mengacu pada dokumen kajian risiko bencana yang tersedia dan kajian ancaman yang dikeluarkan oleh lembaga terkait;
• peraturan dan kebijakan daerah terkait kebencanaan dan penganggaran;
• standar pemenuhan kebutuhan dasar;
• prosedur tetap terkait penanganan darurat bencana;
• ketersediaan sumber daya lembaga atau organisasi pelaku penanganan darurat bencana; dan
• data sarana dan prasarana vital.