Pasal 3

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan

Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya.

(2) Rencana Kontingensi Bencana disusun secara partisipatif

oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(4) Dalam hal terdapat risiko bencana yang berpotensi

menimbulkan bencana, Rencana Kontingensi Bencana dapat ditetapkan oleh pihak lain.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup

lembaga usaha dan masyarakat.

(6) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.