Peraturan Badan Nomor 2-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. 3. Capital Surcharge adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dalam hal terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN Bank Sistemik dan Capital Surcharge. (2) Dalam MENETAPKAN Bank Sistemik dan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank INDONESIA. (3) Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada: a. bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan b. bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun berjalan.

Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik wajib membentuk Capital Surcharge.

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dan besaran Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(1) Dalam MENETAPKAN Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan menyusun metodologi penetapan Bank Sistemik. (2) Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator: a. ukuran Bank (size); b. kompleksitas kegiatan usaha (complexity); dan c. keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness). (3) Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penetapan Bank Sistemik setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). (4) Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Indikator ukuran Bank (size) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diukur dari total eksposur Bank.

Indikator kompleksitas kegiatan usaha (complexity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas sub-indikator: a. nilai nosional spot dan derivatif over the counter;

b. surat berharga yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi dalam perhitungan rasio kecukupan likuiditas; c. indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan d. ketergantian (substitutability) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas sub-indikator: a. aset keuangan berupa tagihan atau penempatan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system asset); b. kewajiban keuangan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system liability); dan c. nilai tercatat surat berharga yang diterbitkan oleh Bank.

Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN skor sistemik (systemic importance score) Bank dan ambang batas (threshold) sebagai dasar penetapan Bank Sistemik.

(1) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN Capital Surcharge dalam 5 (lima) kelompok (bucket). (2) Besaran Capital Surcharge pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan: a. 1,0% (satu koma nol persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu);

b. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2 (dua); c. 2,0% (dua koma nol persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3 (tiga); d. 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4 (empat); dan e. 3,5% (tiga koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima). (3) Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dengan menggunakan modal inti utama (Common Equity Tier 1). (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan Capital Surcharge, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

(1) Dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (systemic importance score) yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu) sampai dengan kelompok (bucket) 4 (empat), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN: a. mengelompokkan Bank Sistemik tersebut ke dalam kelompok (bucket) 5 (lima); dan b. membentuk 1 (satu) kelompok (bucket) di atas kelompok (bucket) 5 (lima). (2) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN 1 (satu) kelompok (bucket) lebih tinggi setiap kali terdapat Bank Sistemik yang ditetapkan dalam kelompok (bucket) tertinggi sebelumnya.

(3) Setiap penambahan 1 (satu) kelompok (bucket) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besaran Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan meningkat sebesar 1% (satu persen) dari ATMR.

Pembentukan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipenuhi secara bertahap:

1. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu), sebesar: a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan b. 1,0% (satu koma nol persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;

2. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2 (dua), sebesar: a. 1,125% (satu koma seratus dua puluh lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan b. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;

3. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3 (tiga), sebesar: a. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan b. 2,0% (dua koma nol persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;

4. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4 (empat), sebesar: a. 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku; dan b. 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;

5. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima), sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) sejak tanggal 1 Januari 2019.

(1) Bank yang pada saat ditetapkan sebagai Bank Sistemik tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyampaikan rencana pemenuhan Capital Surcharge kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bank wajib menyampaikan rencana pemenuhan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Rencana pemenuhan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik, yang tidak memenuhi kewajiban pembentukan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan rencana pemenuhan Capital Surcharge, dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; d. larangan pembukaan jaringan kantor; e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau f. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Bank yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian rencana pemenuhan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge yang dilakukan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya pemberitahuan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan Systemically Important Bank dan Capital Surcharge (Lembaran Negara

Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 372, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5812) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY