Pasal 19

(1) Pengusulan Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus disampaikan secara tertulis melalui surat resmi kepada Kepala BKN. (2) Dalam hal pengusulan Kerja Sama Dalam Negeri diajukan oleh unit kerja BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, surat resmi ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. (3) Dalam hal pengusulan Kerja Sama Dalam Negeri diajukan oleh Mitra Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, surat resmi ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di instansi atau paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau sederajat yang ditunjuk untuk menangani urusan Kerja Sama. .