Pasal 10

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berisi petunjuk atau arahan pelaksanaan suatu keputusan. (2) Instruksi selalu berinduk pada keputusan tertentu dan tidak dapat ditetapkan tanpa adanya keputusan yang mendahuluinya. (3) Instruksi dapat dijabarkan lebih lanjut dengan petunjuk. (4) Wewenang pembuatan dan penandatanganan Instruksi hanya ada pada Kapolri dan tidak dapat dilimpahkan. (5) Teknik penyusunan dan contoh format Instruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.