Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2020 tentang ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL YANG BERADA DI BAWAH PEMBINAAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan :

1. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.

2. Asosiasi Profesi adalah wadah berkumpul suatu jabatan fungsional atau profesi yang akan menjadi Organisasi Profesi.

3. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki dalam JF.

5. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai aparatur sipil negara dan berkedudukan sebagai instansi pembina JF.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

7. Unit Kerja adalah satuan organisasi LAN setingkat jabatan pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan JF.

(1) Setiap JF yang berada di bawah pembinaan LAN dan telah ditetapkan oleh Menteri wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi. (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak JF ditetapkan. (3) Pejabat Fungsional yang berada di bawah pembinaan LAN wajib menjadi anggota Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan masing-masing JF paling lambat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Pejabat Fungsional. (4) Instansi asal wajib mendaftarkan Pejabat Fungsional di instansinya kepada Organisasi Profesi. (5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki kartu tanda anggota Organisasi Profesi. (6) Selain Pejabat Fungsional, Organisasi Profesi dapat beranggotakan pula nonpegawai aparatur sipil negara yang menjabat dalam profesi sesuai dengan ruang lingkup masing-masing Organisasi Profesi.

(1) Organisasi Profesi mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi JF; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi; (2) Tugas memberikan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan profesi; b. perlindungan profesi; c. penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional; d. peningkatan pengabdian kepada masyarakat; dan e. penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Pejabat Fungsional. (3) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

Organisasi Profesi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan; c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja; d. terdapat sumber pendanaan yang jelas; e. berdomisili alamat; f. memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan g. berbadan hukum.

Usulan pembentukan Organisasi Profesi dapat diajukan oleh: a. Asosiasi Profesi; atau b. Unit Kerja.

(1) Dalam hal pembentukan diusulkan oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Asosiasi Profesi menyusun kajian rencana pembentukan Organisasi Profesi yang paling sedikit memuat: a. urgensi pembentukan Organisasi Profesi; b. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; c. rencana kepengurusan; d. rencana program kerja; dan e. rencana pembiayaan. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja. (3) Pimpinan Unit Kerja melakukan analisis atas hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Apabila hasil kajian dinilai layak, pimpinan Unit Kerja menyampaikan secara tertulis hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala LAN.

(1) Dalam hal pembentukan diusulkan oleh Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Unit Kerja menyusun kajian rencana pembentukan Organisasi Profesi yang paling sedikit memuat: a. urgensi pembentukan Organisasi Profesi; b. rencana kepengurusan; c. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; d. rencana program kerja; dan

e. rencana pembiayaan. (2) Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja dapat melibatkan unsur perwakilan JF dan/atau pihak terkait lainnya. (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala LAN.

(1) Kepala LAN dapat memberikan persetujuan tertulis mengenai pembentukan kepada 1 (satu) Asosiasi Profesi dengan mempertimbangkan : a. hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); atau b. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Asosiasi Profesi dengan: a. melaksanakan forum Asosiasi Profesi; dan b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Berdasarkan keputusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala LAN MENETAPKAN Organisasi Profesi. (4) Keputusan mengenai penetapan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Hubungan kerja antara LAN dengan Organisasi Profesi bersifat fasilitatif, koordinatif, dan sinergis untuk penyelenggaraan pembinaan JF.

(2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAN dapat: a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF; b. menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi; c. memberikan dukungan kepada organisasi profesi sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF; dan d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.

(1) Untuk penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, Organisasi Profesi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Fungsional yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala LAN. (4) LAN dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyusunan standar kompetensi JF dilakukan oleh LAN bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Dalam penyusunan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAN dapat melibatkan Organisasi Profesi. (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Kepala LAN terkait penyusunan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penyelenggaraan uji kompetensi JF diselenggarakan oleh LAN. (2) Dalam penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAN dapat melibatkan Organisasi Profesi.

(1) Penyelenggaraan sertifikasi profesi JF diselenggarakan oleh Organisasi Profesi dan/atau lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi profesi. (2) Penyelenggaraan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Organisasi Profesi menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala LAN mengenai penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Organisasi Profesi melaksanakan advokasi bagi Pejabat Fungsional. (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk pendampingan, mediasi, bimbingan dan/atau konseling. (3) Pejabat Fungsional dapat mengajukan permohonan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Organisasi Profesi mengenai permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas JF. (4) Organisasi Profesi menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala LAN mengenai pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Organisasi Profesi dapat melaksanakan pelatihan kegiatan pengembangan profesi bagi JF. (2) Pelatihan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang tugas JF; b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas JF; c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang tugas JF; d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang tugas JF; e. pelatihan di bidang tugas JF; dan/atau f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh LAN. (3) Dalam pelaksanaan pelatihan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Profesi dapat melaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan LAN. (4) Pelatihan yang dapat dikerjasamakan dengan LAN meliputi pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional. (5) Organisasi Profesi memberikan pengakuan tertulis atas hasil pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e. (6) Organisasi Profesi menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala LAN mengenai pelaksanaan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Organisasi Profesi wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LAN. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) LAN dapat menjadikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyempurnaan pembinaan JF serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi.

(1) LAN menyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan. (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya dugaan pelanggaraan, maka LAN dapat memberikan peringatan tertulis kepada Organisasi Profesi. (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena: a. Organisasi Profesi tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau b. ditemukan adanya ketidaksesuaian terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(6) Dalam peringatan tertulis disampaikan batas waktu bagi Organisasi Profesi untuk memperbaiki pelaksanaan tugas yang menjadi sebab adanya dugaan pelanggaraan. (7) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peringatan tertulis Organisasi Profesi dinilai tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LAN dapat mencabut penetapan Organisasi Profesi dimaksud. (8) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala LAN yang ditembuskan kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Organisasi Profesi dapat mengajukan keberatan atas keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) kepada Kepala LAN. (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengajuan keberatan kepada Kepala LAN, maka Organisasi Profesi dianggap telah menerima pencabutan penetapan Organisasi Profesi.

Organisasi Profesi atau Asosiasi Profesi yang disetujui secara tertulis oleh Kepala LAN dan telah ada sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Organisasi Profesi yang baru sesuai dengan Peraturan Lembaga ini.

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2020

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA