Pasal 55
BAB 13 — SANKSI
(1) Penyelenggara Pos yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1),
Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14, Paasl 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (5), Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 40 ayat (6), Pasal 40 ayat (7), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 43 ayat (4), Pasal 43 ayat (5), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (3) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau c. denda administratif. (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPATK dapat menyampaikan rekomendasi kepada otoritas berwenang untuk: a. membekukan kegiatan usaha; b. mencabut atau membatalkan izin usaha Penyelenggara Pos; dan/atau
c. memberhentikan Penyelenggara Pos.