Pasal 12

(1) Untuk Pengguna Jasa Korporasi, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib didukung dengan Dokumen identitas Korporasi untuk: a. Pengguna Jasa Korporasi yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:

1. spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT;
2. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak;
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang; dan
4. Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT;

b. Pengguna Jasa yayasan

disertai Dokumen pendukung berupa:

1. izin bidang kegiatan yayasan;
2. SK pengesahan badan hukum yayasan;
3. Nomor pokok wajib pajak;
4. deskripsi kegiatan yayasan;
5. struktur dan nama pengurus yayasan; dan
6. Dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PPAT; c. Pengguna Jasa perkumpulan yang berbadan hukum disertai Dokumen pendukung berupa:
7. bukti pengesahan pada instansi yang berwenang;
8. nama penyelenggara; dan
9. pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT; d. Pengguna Jasa Korporasi yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil wajib disertai Dokumen:
10. spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PPAT;
11. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak;
12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
13. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha Korporasi;
14. struktur manajemen Korporasi;
15. struktur kepemilikan Korporasi; dan
16. Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi untuk melakukan hubungan usaha dengan PPAT. (2) Untuk Pengguna Jasa Korporasi berupa Penyedia Jasa Keuangan, Dokumen yang disampaikan berupa: a. akte pendirian/anggaran dasar Penyedia Jasa

Keuangan; b. izin usaha dari instansi yang berwenang; dan c. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan.