Pasal 8

(1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pengaduan yang telah diterima dilakukan penelaahan untuk menentukan pengklasifikasian Dumas. (2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Dumas berkadar pengawasan, yaitu:

1. Dumas logis dan memadai dengan identitas pelapor dan/atau terlapor jelas dan disertai bukti pendukung;
2. Dumas yang substansi permasalahannya sedang atau telah dilakukan pemeriksaan; dan
3. Dumas yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan tugas dan wewenang Polri; dan b. Dumas tidak berkadar pengawasan, yaitu:
4. Dumas berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat;
5. Identitas pelapor dan/atau terlapor tidak jelas;
6. Dumas logis dan memadai dengan disertai bukti pendukung, namun identitas pelapor dan/atau terlapor tidak jelas;
7. Dumas kurang memadai karena tidak disertai bukti pendukung, walaupun identitas pelapor jelas;
8. Dumas tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Dumas yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran dan kritik yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan tugas dan wewenang Polri. (3) Hasil pengklasifikasian Dumas dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis penyimpangan meliputi: a. hukum/hak asasi manusia; b. penyalahgunaan wewenang; c. pelayanan masyarakat; d. kewaspadaan nasional;

e. personel; f. pungutan liar atau korupsi; g. penyidikan tindak pidana; h. tanah/rumah; dan i. lain-lain.