Pasal 58

(1) Tata cara penerbitan keputusan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan bagi anggota Polri: a. tingkat Mabes Polri:

1. Kasatker mengajukan surat usulan kepada As SDM Kapolri, melalui Karowatpers SSDM Polri 6 (enam) bulan sebelum diberhentikan dengan hormat;

2. Bagkhirdin Rowatpers melaksanakan kegiatan: a) meneliti kelengkapan administrasi; b) membuat keputusan, dengan ketentuan:

1. Pati Polri ditandatangani oleh Kapolri;
2. Kombes Pol ditandatangani As SDM Kapolri; dan 3) AKBP ke bawah pada Satker Mabes Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri; c) membuat

dan petikan keputusan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan dengan ketentuan:

1. Pati Polri ditandatangani oleh Karowatpers SSDM Polri; dan 2) Kombes Pol ke bawah ditandatangani oleh Kabagkhirdin; d) mendistribusikan salinan dan petikan keputusan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kasatker pengusul dan Kantor Cabang PT Asabri (Persero). b. tingkat Polda:

1. Kasatker mengajukan surat usulan kepada Kapolda, melalui Karo SDM Polda paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diberhentikan dengan hormat;
2. Biro SDM meneliti kelengkapan administrasi;
3. Kapolda mengajukan surat usulan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan bagi anggota Polri berpangkat Kombes Pol ke atas kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri;
4. Karo SDM Polda membuat keputusan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan bagi anggota Polri berpangkat AKBP ke bawah untuk ditandatangani oleh Kapolda;
5. salinan dan petikan keputusan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/ tunjangan untuk AKBP ke bawah ditandatangani Karo SDM Polda; dan
6. mendistribusikan salinan dan petikan keputusan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Satker Pengusul dan PT Asabri (Persero). c. tingkat Polres:
7. Kabag/Kasat/Kapolsek mengajukan surat usulan kepada Kapolres, melalui Kabagsumda Polres paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diberhentikan dengan hormat;
8. Bagsumda meneliti kelengkapan administrasi; dan
9. Kapolres mengajukan surat usulan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan bagi anggota Polri yang memenuhi syarat ke Kapolda. (2) Format keputusan,

keputusan dan petikan keputusan pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan, tercantum dalam