Pasal 24

(1) Susunan organisasi Korlantas Polri meliputi: a. Bagian Operasional (Bagopsnal) terdiri atas:

1. Subbagian Kerja Sama (Subbagkerma);
2. Subbagian Rencana Operasional (Subbagrenops);
3. Subbagian Pengendalian Operasional (Subbagdalops);
4. Subbagian Analisa dan evaluasi (Subbaganev); dan
5. Urusan Administrasi (Urmin); b. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bag TIK) terdiri atas:
6. Subbagian Analisis Pengembangan Sistem Teknologi (Subbaganbangsistek);
7. Subbagian Jaringan Sistem Teknologi (Subbagjarsistek);
8. Subbagian Pemeliharaan Sistem Teknologi (Subbagharsistek); dan
9. Urusan Administrasi (Urmin); c. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin) terdiri atas:
10. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
11. Subbagian Sumber Daya Manusia (Subbag SDM);
12. Subbagian Logistik (Subbaglog);
13. Subbagian Pengadaan (Subbagada); dan
14. Urusan Administrasi (Urmin):

d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud); e. Seksi Keuangan (Sikeu); f. Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Ditkamsel) terdiri atas:

1. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat (Subditdikmas) meliputi: a) Seksi Kemitraan (Simitra); b) Seksi Pendidikan dan Penyuluhan (Sidikpen); c) Seksi Produk Pendidikan Masyarakat (Sidukdikmas); dan d) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Subdirektorat Manajemen Operasional Rekayasa (Subditjemenopsrek) meliputi: a) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Rekayasa (Siinvidrek); b) Seksi Pengkajian Rekayasa (Sijianrek); c) Seksi Operasional Rekayasa (Siopsnalrek); dan d) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Subdirektorat Standardisasi Pencegahan dan Penindakan (Subditstandarcegah dan Tindak) meliputi: a) Seksi Standardisasi Pencegahan (Sistandarcegah); b) Seksi Standardisasi Penindakan (Sistandartindak); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Subdirektorat Audit dan Inspeksi (Subditaudit dan inspeksi) meliputi: a) Seksi Audit Keamanan dan Keselamatan (Siauditkamsel); b) Seksi Inspeksi Keamanan dan Keselamatan (Siinspeksikamsel); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu);

g. Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) terdiri atas:

1. Subdirektorat Pengawalan dan Patroli Jalan Raya (Subditwal dan PJR) meliputi: a) Seksi Pengawalan (Siwal); b) Seksi Patroli Jalan Raya (Si PJR); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);
2. Subdirektorat Tata Tertib Produk Hukum (Subdittatib) meliputi: a) Seksi Pengkajian data dan, Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Sijianta dan turjawali); b) Seksi Penggunaan Kendaraan Bermotor (Sigunranmor); dan c) Urusan Administrasi (Urmin);
3. Subdirektorat Penindakan Pelanggaran (Subditdakgar) meliputi: a) Seksi Penetapan Standardisasi (Sitapstandar); b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan (Sibinwas); c) Seksi Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengkajian Data Penindakan Pelanggaran (Sipulahjiantadakgar); dan d) Urusan Administrasi (Urmin);
4. Subdirektorat Kecelakaan (Subditlaka) meliputi: a) Seksi Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas (Sisidiklaka); b) Seksi Kemitraan (Simitra); c) Seksi Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengkajian Data Kecelakaan (Sipulahjiantalaka); dan d) Urusan Administrasi (Urmin);
5. Urusan Tata Usaha (Urtu); h. Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) terdiri atas:
6. Subdirektorat SIM (Subdit SIM) meliputi: a) Seksi Standardisasi Pengemudi (Sistandarpengemudi);

b) Seksi Pembinaan Pelayanan SIM (Sibinyan SIM); c) Seksi Analisis dan Evaluasi SIM (Sianev SIM); dan d) Urusan Administrasi (Urmin); 2. Subdirektorat BPKB (Subdit BPKB) meliputi: a) Seksi Standardisasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Sistandarmilikranmor); b) Seksi Pembinaan Pelayanan BPKB (Sibinyan BPKB); c) Seksi Analisis dan Evaluasi BPKB (Sianev BPKB); dan d) Urusan Administrasi (Urmin); 3. Subdirektorat STNK (Subdit STNK) meliputi: a) Seksi Standardisasi STNK (Sistandar STNK); b) Seksi Pembinaan Pelayanan STNK (Sibinyan STNK); c) Seksi Analisis dan Evaluasi STNK (Sianev STNK); dan d) Urusan Administrasi (Urmin); 4. Subdirektorat Fasilitasi Material SIM, BPKB, STNK, dan TNKB (Subditfasmat SBST) meliputi: a) Seksi Pendataan dan Penyimpanan Material SBST (Sidapanmat SBST); b) Seksi Distribusi SBST (Sidismat SBST); c) Seksi Analisis dan Evaluasi Material SBST (Sianevmat SBST); dan d) Urusan Administrasi (Urmin); 5. Urusan Tata Usaha (Urtu). (2) Susunan organisasi dan tata kerja, struktur organisasi, dan daftar susunan personel Korlantas Polri tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.