Pasal 28

(1) Sebelum Pejabat Polri menerbitkan STTP, terlebih dahulu dilakukan koordinasi sesuai dengan tingkat kewenangan dengan membentuk Tim Koordinasi. (2) Koordinasi pada tingkat Mabes Polri, dilaksanakan bersama dengan: a. Komisi Pemilihan Umum (KPU); b. Dewan Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat pusat;

c. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu); d. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri; dan e. Satuan organisasi Polri, meliputi:

1. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri;
2. Staf Operasi (Sops) Polri; dan
3. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda setempat. (3) Koordinasi pada tingkat Polda, dilaksanakan bersama dengan: a. KPU Provinsi; b. DPD/DPW Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat Provinsi; c. Panwaslu Provinsi; d. Badan Kesbang dan Linmas Provinsi; e. satuan organisasi Polri, meliputi:
4. Biro Operasi (Roops) Polda;
5. Direktorat Opsnal Polda (Direktorat Reserse, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Sabhara, Direktorat Pembinaan Masyarakat, dan Direktorat Pengamanan Objek Vital); dan
6. Bagian/Satuan Intelkam Polres. (4) Koordinasi pada tingkat Polres, dilaksanakan bersama dengan: a. KPU Kabupaten/Kota; b. DPC Partai Politik atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota; c. Panwaslu Kabupaten/Kota; d. Badan Kesbanglinmas Kabupaten/Kota. e. Satuan organisasi Polri, meliputi:
7. Bagian Operasional Polres;
8. Satuan Fungsi Operasional Polres; dan
9. Polsek.