Pasal 16

(1) Pegawai negeri pada Polri yang mutasi di lingkungan Polri, pengemban fungsi administrasi wajib melampirkan absensi kehadiran pada surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP), untuk diperhitungkan dalam pemberian Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya di tempat tugas yang baru. (2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, kelas jabatan dan indeks Tunjangan Kinerja, pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai negeri di lingkungan Polri disesuaikan dengan perubahan yang ada.