Pasal 10

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (2) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (5) Kegiatan Pengawasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.