Pasal 41

(1) Dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan karena kekosongan hukum dan/atau stagnasi pemerintah maka dapat dilaksanakan diskresi Pengadaan Barang/Jasa. (2) Diskresi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyesuaikan prosedur, tata cara, dan/atau tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas: a. mekanisme pasar; b. proses bisnis yang berlaku; dan/atau c. kondisi tertentu lainnya. (3) KPA mengusulkan diskresi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PA melalui UKPBJ disertai dengan kajian. (4) Diskresi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PA.