Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya di singkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kimia adalah bahan kimia berbahaya berupa uap, aerosol, cairan, racun toksik, pelepuh kulit atau yang melumpuhkan, termasuk juga bahan kimia dalam industri, yang dapat menyebabkan kematian, cacat, atau bahaya permanen pada manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Biologi adalah mikro organisme hidup atau bahan yang diambil dari organisme hidup berupa racun biologis, tetesan cairan, aerosol, atau serbuk kering yang dapat merusak dan/atau menyebabkan penyakit bagi manusia atau mahkluk hidup lainnya.
4. Radioaktif adalah partikel-partikel alfa, beta, sinar gama maupun sinar neutron berenergi tinggi yang dipancarkan oleh atom dalam proses pembusukan/peluruhan radioaktif yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
5. Kimia, Biologi, dan Radioaktif yang selanjutnya disingkat KBR adalah bahan yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan atau

mengakibatkan kematian, bila terkena atau digunakan pada manusia dan mahkluk hidup lain. 6. Kontaminasi adalah pencemaran dan/atau penyerapan racun kimia, biologi atau radiasi pada orang, benda, dan tempat. 7. Dekontaminasi adalah penghilangan dan/atau penetralan kontaminasi kimia, biologi atau radisasi dari orang, benda, dan tempat. 8. Rangkaian KBR adalah benda yang dimuati dengan zat berbahaya kimia, biologi, dan/atau radioaktif yang apabila tersebar dapat menimbulkan efek kontaminasi atau radiasi. 9. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah suatu tempat terjadinya tindak pidana atau kecelakaan yang diakibatkan oleh bahan rangkaian KBR. 10. Unit KBR adalah satuan kekuatan yang dimiliki oleh detasemen satuan Brimob Polri yang bertugas menangani ancaman KBR. 11. Manajer TKP adalah Kasat serse atau pejabat yang ditunjuk oleh Kasatwil.