Pasal 41

Tata cara pengusulan Izin dalam negeri sebagai berikut: a. tingkat Mabes Polri:

1. pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda yang akan Izin: a) mengajukan permohonan tertulis kepada Kapolri; dan b) setelah mendapat persetujuan Kapolri, As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri menyiapkan surat Izin untuk ditandatangani Kapolri atau Wakapolri apabila Kapolri berhalangan;
2. Pati Polri yang bukan pejabat utama Mabes Polri dan Kombes Pol: a) mengajukan permohonan tertulis kepada Kasatfung; dan b) setelah mendapat persetujuan dari Kasatfung, pejabat pengemban fungsi SDM pada Satfung masing-masing menyiapkan surat Izin untuk ditandatangani Kasatfung;
3. AKBP sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri: a) mengajukan permohonan tertulis kepada Kasatfung melalui Atasan Langsung;

b) setelah mendapat persetujuan dari Kasatfung, pejabat pengemban fungsi SDM pada Satfung masing-masing menyiapkan surat Izin untuk ditandatangani Kasatfung; dan c) Kasatfung dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat Izin kepada pejabat satu tingkat yang ada di bawahnya; b. tingkat Polda:

1. Wakapolda, pejabat utama Polda dan Kapolres: a) mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Kapolda; dan b) setelah mendapat persetujuan dari Kapolda, Karo SDM Polda menyiapkan surat Izin untuk ditandatangani Kapolda atau Wakapolda apabila Kapolda berhalangan;
2. AKBP sampai dengan Brigadir Polri dan PNS Polri: a) mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Kasatfung; dan b) setelah mendapat persetujuan dari Kasatfung, pejabat pengemban fungsi administrasi personel pada masing- masing Satfung menyiapkan surat Izin untuk ditandatangani Kasatfung; c. tingkat Polres:
3. Wakapolres, Pamen/Pama Polres dan Kapolsek: a) mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Kapolres; dan b) setelah mendapat persetujuan dari Kapolres, Kepala Bagian Sumber Daya Polres menyiapkan surat Izin untuk ditandatangani Kapolres atau Wakapolres apabila Kapolres berhalangan;
4. Brigadir Polri dan PNS Polri: a) mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Kapolres/Wakapolres: dan b) setelah mendapat persetujuan dari Kapolres/Wakapolres, Kepala Bagian Sumber Daya Polres menyiapkan surat Izin untuk ditandatangani Wakapolres.