Pasal 17

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik menggunakan metode: a. pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:

1. pelelangan umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file dan 2 (dua) file;
2. pelelangan umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file, 2 (dua) file dan 2 (dua) tahap;
3. pelelangan sederhana pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; dan
4. pelelangan terbatas prakualifikasi dengan 1 (satu) file, 2 (dua) file dan 2 (dua) tahap; b. pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
5. pelelangan umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file dan 2 (dua) file;
6. pelelangan umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file, 2 (dua) file dan 2 (dua) tahap;
7. pemilihan langsung pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; dan
8. pelelangan terbatas prakualifikasi dengan 1 (satu) file, 2 (dua) file dan 2 (dua) tahap; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha dilakukan dengan:

1. seleksi umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file dan 2 (dua) file; dan
2. seleksi sederhana prakualifikasi dengan 1 (satu) file; d. pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:
3. pelelangan umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file dan 2 (dua) file; dan
4. pelelangan sederhana pascakualifikasi dengan 1 (satu) file. (2) Pengadaan secara elektronik dilaksanakan sesuai standar dokumen elektronik (E-Procurement) yang diterbitkan oleh LKPP. (3) Proses pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui pertukaran dokumen elektronik. (4) Penyedia Barang/Jasa wajib mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum penyedia barang/jasa diberi kode akses untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.