Pasal 14

(1) Tugas Pokok Asisten adalah melakukan penyelesaian laporan, pencegahan maladministrasi pelayanan publik, dan pengawasan. (2) Uraian tugas pokok Asisten sebagai berikut: a. Asisten Pratama, meliputi:

1. menerima pelapor individual atau laporan sederhana;

2. melaksanakan konsultasi individual atau laporan sederhana;

3. menyiapkan kegiatan penerimaan pengaduan di titik layanan atau ruang publik;

4. melaksanakan kegiatan penerimaan pengaduan di titik layanan atau ruang publik;

5. mengidentifikasi syarat formil laporan;

6. menyusun pemberitahuan informasi atau kelengkapan syarat formil;

7. menyusun penutupan laporan tidak memenuhi syarat formil;

8. menyusun rancangan ringkasan analisis syarat materiil;

9. menyiapkan bahan gelar laporan hasil verifikasi materiil;

10. menyiapkan bahan rapat pleno/perwakilan;

11. melakukan tindak lanjut hasil pleno penerimaan/penolakan/pelimpahan laporan masyarakat;

12. melakukan penutupan laporan tidak memenuhi syarat materil;

13. memeriksa dan memutakhirkan data laporan masyarakat;

14. meregistrasi laporan masyarakat;

15. meregistrasi laporan investigasi atas prakarsa sendiri;

16. meregistrasi laporan masyarakat kategori respon cepat Ombudsman;

17. menyiapkan bahan kegiatan pendampingan tata laksana penerimaan dan verifikasi laporan;

18. melaksanakan kegiatan pendampingan tatalaksana penerimaan dan verifikasi laporan;

19. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

20. memberikan informasi dimulainya pemeriksaan;

21. memeriksa dokumen;

22. melaksanakan bedah laporan hasil pemeriksaan dokumen;

23. menyusun laporan hasil pemeriksaan dokumen;

24. menangani perpindahan penanganan laporan;

25. melaksanakan permintaan data;

26. menyusun permintaan klarifikasi tertulis;

27. menyusun surat pemanggilan pelapor/terlapor/saksi;

28. mempersiapkan kegiatan konsiliasi;

29. mempersiapkan pemeriksaan lapangan laporan masyarakat;

30. mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan lapangan laporan masyarakat;

31. mengumpulkan seluruh hasil tahapan pemeriksaan sebagai bahan laporan akhir hasil pemeriksaan;

32. mempersiapkan bedah laporan akhir hasil pemeriksaan;

33. menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan kepada unit internal;

34. melakukan persiapan pemeriksaan laporan reaksi cepat ombudsman;

35. mengumpulkan bahan keterangan untuk investigasi atas prakarsa sendiri;

36. menyusun laporan informasi;

37. melakukan kegiatan lainnya terkait pemeriksaan laporan;

38. melaksanakan pemetaan data laporan;

39. melaksanakan pemetaan isu pelayanan publik;

40. melaksanakan kompilasi hasil survei terdahulu;

41. melaksanakan pemetaan hasil penelitian akademik;

42. melaksanakan pemetaan regulasi;

43. melaksanakan pemetaan informasi dan/atau data pemangku kepentingan;

44. melaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka mendeteksi potensi maladministrasi dan isu permasalahan pelayanan publik;

45. melakukan pemeriksaan dokumen hasil inventarisasi;

46. melakukan penelusuran permasalahan pelayanan publik melalui pengamatan terbuka dan/atau tertutup;

47. melakukan kegiatan pemutakhiran atas permasalahan pelayanan publik;

48. menyiapkan data dan bahan hasil deteksi;

49. melakukan pengumpulan data, keterangan, dokumen dan bukti permasalahan pelayanan publik pada tahap analisis;

50. mempersiapkan bahan survei;

51. melakukan survei;

52. mendokumentasikan hasil persiapan dan pelaksanaan survei;

53. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil telaahan dan/atau analisis;

54. menyiapkan bahan kajian Ombudsman;

55. melakukan kegiatan kajian Ombudsman;

56. menginput data survei;

57. menyiapkan bahan penyusunan laporan survei;

58. mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan kajian Ombudsman;

59. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil tahap analisis;

60. menyiapkan bahan penyusunan risalah kebijakan;

61. menyiapkan bahan monitoring pelaksanaan saran;

62. melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan saran;

63. menyiapkan bahan pendampingan pelaksanaan saran;

64. menyiapkan bahan hasil pendampingan dan monitoring;

65. menyiapkan bahan kegiatan publikasi saran

66. menelaah kelengkapan administrasi berkas laporan;

67. melakukan permintaan kelengkapan berkas laporan;

68. mempersiapkan pertemuan pendahuluan resolusi dengan keasistenan substansi;

69. menginventarisasi tanggapan terlapor terhadap tindak lanjut laporan akhir hasil pemeriksaan;

70. menyusun laporan hasil pra-resolusi;

71. mempersiapkan kegiatan mediasi/konsiliasi;

72. meneliti kelengkapan berkas permohonan ajudikasi khusus;

73. melakukan telaah permohonan ajudikasi khusus;

74. menyiapkan kegiatan monitoring rekomendasi;

75. meminta informasi berkala pelaksanaan rekomendasi;

76. mengumpulkan informasi pelaksanaan rekomendasi dari berbagai sumber;

77. menyiapkan pemeriksaan lapangan pelaksanaan rekomendasi;

78. menelaah surat tanggapan pelapor atas pelaksanaan rekomendasi;

79. menelaah surat tanggapan terlapor atas pelaksanaan rekomendasi;

80. menyusun surat pemberitahuan penutupan laporan;

81. memeriksa dokumen laporan masyarakat yang diadukan;

82. memeriksa dokumen terkait pencegahan maladministrasi yang diadukan;

83. memeriksa substansi aduan masyarakat;

84. memeriksa substansi aduan terkait pencegahan maladministrasi;

85. menyiapkan bahan pemeriksaan aduan;

86. melakukan permintaan data terkait aduan;

87. melakukan permintaan keterangan kepada pengadu dan/atau teradu;

88. melaksanakan konsultasi aduan bersifat individual;

89. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;

90. mempersiapkan pemeriksaan lapangan aduan

91. mengumpulkan hasil pemeriksaan aduan sebagai bahan laporan hasil pemeriksaan aduan;

92. menyiapkan kegiatan bedah aduan;

93. menyusun surat hasil tindak lanjut pemeriksaan aduan;

94. mengumpulkan bahan/data penjaminan mutu;

95. menyiapkan kertas kerja penjaminan mutu;

96. memasukan data hasil pemeriksaan dokumen penjaminan mutu;

97. menyiapkan bahan penelitian akademis pengawasan pelayanan publik;

98. menyiapkan kegiatan seminar akademik; dan

99. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kompetensi jabatan dan/atau kebutuhan organisasi. b. Asisten Muda, meliputi:

100. menerima pelapor kelompok atau laporan sedang;

101. melaksanakan konsultasi kelompok atau laporan sedang;

102. memimpin kegiatan penerimaan pengaduan di titik layanan atau ruang publik;

103. menganalisa dan menyimpulkan syarat formil laporan;

104. menelaah pemberitahuan informasi atau kelengkapan syarat formil;

105. menganalisa penutupan laporan yang tidak memenuhi syarat formil;

106. menganalisa dan menyimpulkan syarat materiil laporan;

107. menganalisa klasifikasi laporan;

108. menganalisa batasan kewenangan;

109. melaksanakan gelar laporan hasil verifikasi materiil;

110. menelaah bahan rapat pleno/perwakilan;

111. menelaah tindak lanjut hasil pleno penerimaan/penolakan/pelimpahan laporan masyarakat;

112. menelaah penutupan laporan tidak memenuhi syarat materiil;

113. memantau pemutakhirkan data laporan masyarakat;

114. memantau registrasi laporan masyarakat;

115. memantau registrasi laporan masyarakat kategori respon cepat ombudsman;

116. melaksanakan pendampingan tatalaksana penerimaan dan verifikasi laporan di perwakilan;

117. menelaah laporan pelaksanaan kegiatan;

118. memimpin pelaksanaan konsiliasi;

119. memimpin klarifikasi langsung;

120. menyusun klarifikasi tertulis;

121. memimpin pelaksanaan pemeriksaan lapangan laporan masyarakat;

122. menyusun rancangan laporan akhir hasil pemeriksaan;

123. melakukan bedah laporan akhir hasil pemeriksaan;

124. melakukan pemeriksaan respon cepat ombudsman terhadap terlapor/saksi/ahli/pihak terkait;

125. memimpin pelaksanaan pemeriksaan lapangan respon cepat ombudsman;

126. menyusun laporan akhir hasil pemeriksaan respon cepat ombudsman;

127. memimpin pelaksanaan kegiatan deteksi pada tahapan inventarisasi, identifikasi, dan pemutakhiran;

128. melakukan telaahan atas hasil kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan pemutakhiran;

129. memimpin pelaksanaan kegiatan penelusuran permasalahan pelayanan publik melalui pengamatan terbuka dan/atau tertutup;

130. memimpin kegiatan pemutakhiran atas permasalahan pelayanan publik;

131. menyusun hasil deteksi;

132. memimpin kegiatan analisis;

133. menelaah hasil pengumpulan data pada tahap analisis;

134. memimpin pengumpulan data, keterangan, dokumen dan bukti pada tahapan analisis dalam pencegahan maladministrasi;

135. melakukan telaahan atas data, keterangan, dokumen dan bukti atas permasalahan pelayanan publik;

136. menganalisa data survei;

137. memimpin pelaksanaan survei Ombudsman;

138. memimpin pelaksanaan kajian Ombudsman;

139. melakukan telaahan hasil kajian Ombudsman;

140. menyusun laporan hasil tahap analisis;

141. memimpin monitoring atas pelaksanaan saran;

142. memimpin pertemuan pendahuluan pra resolusi;

143. melaksanakan kegiatan mediasi/konsiliasi.

144. monitoring pelaksanaan hasil mediasi/konsiliasi;

145. menyusun laporan hasil monitoring mediasi/konsiliasi;

146. penyusunan surat penyampaian rekomendasi.

147. menyusun rancangan rekomendasi;

148. monitoring pelaksanaan rekomendasi;

149. memimpin pelaksanaan pemeriksaan lapangan pada tahap resolusi dan monitoring;

150. menyusun rancangan laporan akhir hasil monitoring;

151. membuat berita acara ajudikasi khusus;

152. melaksanakan konsultasi aduan bersifat individual dan kompleks;

153. memimpin permintaan keterangan kepada pengadu dan/atau teradu;

154. menelaah proses bisnis pelayanan ombudsman dari aduan masyarakat;

155. menyusun berita acara pemeriksaan;

156. menyusun rancangan laporan akhir penjaminan mutu;

157. melaksanakan pemeriksaan aduan;

158. memimpin pemeriksaan lapangan;

159. menyusun laporan hasil pemeriksaan aduan;

160. melaksanakan bedah laporan;

161. menentukan sampel penjaminan mutu;

162. melakukan analisis bahan/data penjaminan mutu;

163. menyusun kesimpulan hasil kertas kerja;

164. memimpin pelaksanaan penjaminan mutu;

165. memaparkan hasil kertas kerja penjaminan mutu;

166. menyampaikan hasil kertas kerja penjaminan mutu;

167. menyusun rancangan penelitian akademis pengawasan pelayanan publik;

168. memimpin kegiatan seminar akademik; dan

169. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kompetensi jabatan dan/atau kebutuhan organisasi. c. Asisten Madya, meliputi :

170. menerima pelapor individual/kelompok atau laporan berat;

171. melaksanakan konsultasi individual/kelompok atau laporan berat;

172. memeriksa kegiatan penerimaan pengaduan di titik layanan atau ruang publik;

173. menyetujui kesimpulan syarat formil laporan

174. menyetujui pemberitahuan informasi/kelengkapan syarat formil;

175. menyetujui penutupan laporan tidak memenuhi syarat formil;

176. menyetujui kesimpulan verifikasi materil;

177. memaparkan hasil verifikasi materiil pada gelar laporan;

178. menyetujui tindak lanjut hasil pleno penerimaan/penolakan/pelimpahan laporan masyarakat;

179. memeriksa kegiatan dan produk penerimaan laporan masyarakat baik yang disampaikan masyarakat secara langsung maupun yang disampaikan melalui berbagai media lainnya;

180. memeriksa kegiatan dan produk verifikasi formil, materil, batasan kewenangan, dan klasifikasi laporan;

181. memeriksa kegiatan registrasi laporan dan pemutakhiran data;

182. memimpin kegiatan pendampingan tatalaksana penerimaan dan verifikasi laporan;

183. melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dan produk penerimaan laporan serta verifikasi;

184. menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan;

185. melakukan pengecekan terhadap kegiatan dan produk pemerolehan data, keterangan atau dokumen;

186. melakukan pengecekan terhadap kegiatan dan produk pemeriksaan;

187. melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dan produk pemerolehan data atau dokumen serta pemeriksaan;

188. memimpin bedah laporan akhir hasil pemeriksaan;

189. menyusun pendapat dan tindakan korektif pada laporan akhir hasil pemeriksaan;

190. menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan kepada unit eksternal;

191. monitoring tindakan korektif;

192. melakukan telaah terhadap kegiatan dan hasil deteksi, analisis dan perlakuan saran;

193. menyampaikan kegiatan dan hasil deteksi;

194. menyampaikan kegiatan dan laporan hasil analisis dan perlakuan saran;

195. menyusun produk publikasi saran;

196. menyusun rencana dan strategi kegiatan perlakuan pelaksanaan saran;

197. melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dan produk pencegahan maladministrasi;

198. menyusun risalah kebijakan;

199. menyusun ringkasan eksekutif;

200. menyusun laporan hasil analisis;

201. melakukan perumusan saran;

202. memimpin sidang ajudikasi;

203. membuat putusan ajudikasi khusus;

204. memantau pelaksanaan putusan ajudikasi khusus;

205. memantau pelaksanaan hasil konsiliasi/mediasi;

206. memantau pelaksanaan rekomendasi;

207. menyusun laporan tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman;

208. menyusun laporan penjaminan mutu;

209. monitoring tindak lanjut hasil aduan;

210. monitoring tindak lanjut penjaminan mutu;

211. melakukan pengecekan terhadap kegiatan penjaminan mutu proses bisnis dan produk penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi;

212. menganalisa hasil kegiatan penjaminan mutu proses bisnis dan produk penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi;

213. melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu proses bisnis dan produk penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi;

214. menyusun kesimpulan dan tindakan korektif pada laporan hasil pemeriksaan aduan;

215. menelaah penelitian akademik pengawasan pelayanan publik;

216. mempublikasi hasil penelitian dalam bentuk buku;

217. mempublikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional dan/atau jurnal internasional;

218. menelaah kegiatan seminar akademik; dan

219. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kompetensi jabatan dan/atau kebutuhan organisasi.

d. Asisten Utama, meliputi:

1. merencanakan kegiatan dan produk mengenai penerimaan dan verifikasi;
2. mengevaluasi kegiatan dan produk mengenai penerimaan dan verifikasi;
3. menyusun laporan berkala kegiatan dan produk mengenai penerimaan dan verifikasi;
4. memimpin gelar laporan hasil verifikasi materiil;
5. menyampaikan hasil verifikasi materiil kepada rapat pleno/perwakilan;
6. melakukan evaluasi terhadap peraturan/kebijakan terkait penerimaan dan verifikasi;
7. melakukan penyusunan peraturan/kebijakan baru atau perubahan peraturan mengenai penerimaan dan verifikasi;
8. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pembentukan peraturan/kebijakan nasional penerimaan dan verifikasi;
9. merencanakan kegiatan dan produk mengenai pemeriksaan;
10. mengevaluasi kegiatan dan produk mengenai pemeriksaan;
11. menyusun laporan berkala kegiatan dan produk mengenai pemeriksaan;
12. melakukan tinjauan terhadap peraturan/kebijakan terkait pemeriksaan untuk melihat kekurangan terhadap mekanisme yang sedang terjadi;
13. menyusun peraturan/kebijakan baru atau perubahan peraturan mengenai pemeriksaan;
14. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pembentukan peraturan/kebijakan nasional pemeriksaan;
15. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan mekanisme pendampingan tatalaksana

penerimaan dan verifikasi laporan di perwakilan; 16. merencanakan kegiatan dan produk mengenai pencegahan maladministrasi; 17. mengevaluasi kegiatan dan produk mengenai pencegahan maladministrasi; 18. menyusun laporan berkala kegiatan dan produk mengenai pencegahan maladministrasi; 19. merancang kegiatan cipta kondisi sebagai bentuk pencegahan maladministrasi; 20. melaporkan kegiatan dan hasil pencegahan maladministrasi dalam rapat pleno; 21. melakukan koordinasi ekternal sebagai tindak lanjut hasil analisis dan perlakuan saran; 22. menelaah peraturan/kebijakan terkait pencegahan maladministrasi untuk melihat kekurangan terhadap mekanisme yang sedang terjadi; 23. menyusun peraturan/kebijakan baru atau perubahan peraturan mengenai pencegahan maladministrasi; 24. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pembentukan peraturan/kebijakan nasional pencegahan maladministrasi; 25. merencanakan kegiatan dan produk mediasi/konsiliasi, ajudikasi khusus, serta rekomendasi; 26. mengevaluasi kegiatan dan produk mediasi/konsiliasi, ajudikasi khusus, serta rekomendasi; 27. menyusun laporan berkala kegiatan dan produk mengenai mediasi, ajudikasi khusus, serta rekomendasi; 28. melakukan analisis terhadap standar/kebijakan terkait mediasi, ajudikasi khusus, dan

rekomendasi guna menilai kekurangan terhadap mekanisme yang sedang terjadi; 29. menyusun standar/kebijakan baru atau perubahan peraturan mengenai mediasi, ajudikasi khusus, dan rekomendasi; 30. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pembentukan standar/kebijakan nasional mengenai mediasi, ajudikasi khusus, dan rekomendasi; 31. merencanakan kegiatan dan produk penjaminan mutu; 32. mengevaluasi kegiatan dan produk penjaminan mutu; 33. menyusun laporan berkala kegiatan dan produk penjaminan mutu; 34. menyampaikan hasil laporan penjaminan mutu dan hasil tindak lanjut aduan dalam rapat pleno; 35. melakukan riviu konsep rekomendasi; 36. menyusun kesimpulan monitoring aduan 37. melakukan tinjauan terhadap standar/kebijakan terkait penjaminan mutu; 38. menyusun standar/kebijakan baru atau perubahan peraturan mengenai penjaminan mutu; 39. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pembentukan standar/kebijakan nasional mengenai penjaminan mutu; 40. menyampaikan penelitian akademik pengawasan pelayanan publik dalam rapat pleno dan pihak eksternal; 41. menjadi pemakalah kunci dalam seminar akademik; 42. melakukan koordinasi aktif dalam jaringan Ombudsman dan/atau organisasi internasional; dan

43. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kompetensi jabatan dan/atau kebutuhan organisasi. (3) Tugas tambahan Asisten sebagai berikut: a. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan publik; b. membuat standar, pedoman, dan/atau petunjuk teknis di bidang pelayanan publik; c. menerjemahkan atau menyadur buku dan bahan- bahan lain di bidang pelayanan publik; d. membuat atau menemukan teknologi yang relevan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pelayanan publik; e. mengajar/melatih di bidang pelayanan publik; f. merumuskan kurikulum pendidikan dan pelatihan; g. mengikuti seminar/lokakarya; h. menjadi Tim Penilai Angka Kredit di lingkungan Ombudsman; i. menjadi panitia dalam forum di bidang pelayanan publik; dan/atau j. tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Ombudsman.