Pasal 1
BAB 1 — KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:
Sertifikasi yaitu proses pemberian sertifikat yang menyatakan kesesuaian tipe produk Peralatan Sandi dengan Persyaratan Teknis yang ditetapkan Lembaga Sandi Negara.
Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
Tipe Peralatan Sandi adalah model atau jenis Peralatan Sandi yang mempunyai karakteristik tertentu.
Mesin Sandi adalah alat yang mengandung algoritma kriptografi dan dapat difungsikan untuk proses penyandian baik enkripsi maupun dekripsi.
Label adalah keterangan pada Peralatan Sandi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasikan informasi tentang Peralatan Sandi yang telah bersertifikat.
Pengujian Peralatan Sandi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik Peralatan Sandi terhadap Persyaratan Teknis yang telah ditetapkan.
Persyaratan Teknis adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara yang berisi persyaratan kriptografis dan persyaratan elektronis.
Spesifikasi Teknis adalah sesuatu yang ditetapkan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan berbagai syarat kesehatan, keselamatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan pengamanan, perkembangan masa kini dan masa depan.
Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan Sertifikasi Peralatan Sandi.
Pengguna adalah Instansi Pemerintah yang menggunakan atau memakai Peralatan Sandi.
Pemohon adalah penyedia Peralatan Sandi yang mengajukan permohonan Sertifikasi Peralatan Sandi.
Pemegang Sertifikat adalah penyedia Peralatan Sandi yang telah mendapatkan sertifikat Peralatan Sandi.
Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.