Pasal 8

(1) Kepala daerah memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah. (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Persandian bertanggung jawab atas kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.