Pasal 17

(1) Konsultasi hukum dilaksanakan dalam rangka membantu memberikan saran penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum, termasuk: a. memberikan konsultasi hukum di bidang hukum perdata yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan/atau b. memberikan konsultasi hukum mengenai hak dan kewajiban pihak dalam perkara dan masalah yang menjadi objek perkara. (2) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala.