Pasal 2

(1) Peraturan Lembaga ini mengatur mengenai pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dengan kekhususan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang meliputi: a. sumber daya manusia pengadaan barang/jasa; b. jenis pengadaan;

c. strategi pemaketan; d. metode pemilihan; e. jenis kontrak; f. pemberdayaan pelaku usaha lokal; dan g. penggunaan tenaga kerja lokal dan material lokal. (2) Penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dengan kekhususan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengutamakan peran serta usaha mikro, kecil dan koperasi serta penggunaan produk dalam negeri. (3) Pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya dengan kekhususan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Lembaga ini.