Pasal 17

(1) Dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita dapat membentuk Panel Jasa Konsultansi. (2) Dalam hal Kepala Otorita belum membentuk Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dapat membentuk Panel. (3) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. (4) Panel yang dibentuk oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak payung untuk Panel.