Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Deputi Bidang PPSDM adalah unit organisasi di LKPP yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Direktorat Pelatihan Kompetensi adalah unit organisasi di bawah Deputi Bidang PPSDM di LKPP yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan pedoman pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengelolaan sumber daya pembelajaran.
5. Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan LPP PBJ

adalah pelaksana pelatihan PBJ baik lembaga pemerintah maupun swasta. 6. Narasumber/Pengajar Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Narasumber/Pengajar PBJ adalah seseorang yang memiliki Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih Pengadaan Barang/Jasa LKPP dan masih berlaku atau memiliki Sertifikat Kehormatan PBJ serta ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM. 7. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pelatihan PBJ adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, kompetensi, ketrampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional dan beretika di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Peserta Pelatihan PBJ adalah orang perseorangan atau kelompok yang mendaftar dan mengikuti pelatihan PBJ. 9. Asesor Akreditasi LPP PBJ adalah seseorang yang memiliki sertifikat asesor akreditasi LPP PBJ. 10. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA Bidang

Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat

SKKNI-PBJ, adalah standar kemampuan kerja di bidang

PBJ yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat

melaksanakan kegiatan/pekerjaan PBJ. 11. Standar Kompetensi Kerja Khusus yang selanjutnya

disebut SK3 adalah standar kemampuan yang mencakup

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal

yang harus dimiliki seorang ahli Pengadaan Barang/Jasa

untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 12. Akreditasi program pelatihan PBJ adalah pengakuan

formal yang diberikan oleh LKPP terhadap kompetensi

suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan

kegiatan pelatihan PBJ.

13. Pengawasan Hasil (Surveillance) LPP PBJ adalah kegiatan

untuk menguji kembali kemampuan dan kelayakan

sebuah lembaga pelaksana pelatihan pengadaan

barang/jasa yang sudah memperoleh akreditasi dari

LKPP. 14. Komite Pelatihan PBJ adalah sejumlah orang yang

ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu

dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan

pelatihan PBJ. 15. Kurikulum adalah seperangkat rencana materi dan

metode pembelajaran yang akan digunakan untuk

mencapai tujuan pembelajaran pada suatu program

pelatihan. 16. Materi adalah sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan diklat. 17. Standar pelatihan adalah pedoman, panduan, manual terkait pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 18. Program Pelatihan PBJ adalah seperangkat bahan ajar

yang terdiri atas kurikulum, silabus, buku informasi

(modul), buku kerja, slide, dan evaluasi, serta pedoman

pelaksanaan pelatihan. 19. Sertifikat Narasumber/Pengajar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikat Narasumber/Pengajar (ToT) PBJ adalah tanda bukti pengakuan atas kelulusan dari pelatihan untuk Narasumber/Pengajar. 20. Sertifikat Kehormatan PBJ adalah sertifikat yang

diberikan oleh LKPP sebagai pengakuan atas kompetensi

orang perseorangan yang telah berjasa dalam

pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

INDONESIA.