Pasal 14

(1) Untuk dapat ditetapkan menjadi Mediator, Konsiliator dan Arbiter paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mediator, dengan syarat:

1. Warga Negara INDONESIA;

2. memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. cakap melakukan tindakan hukum;

4. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun;

5. diutamakan memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator; dan 6) lulus seleksi Mediator yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan; b. Konsiliator, dengan syarat:

6. Warga Negara INDONESIA;

7. memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. cakap melakukan tindakan hukum;

9. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun;

10. diutamakan memiliki Sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Mediator; dan

11. lulus seleksi Konsiliator yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan; c. Arbiter, dengan syarat sebagai berikut:

12. Warga Negara INDONESIA;

13. memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. cakap melakukan tindakan hukum;

15. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;

16. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun;

17. diutamakan memiliki Sertifikat Arbiter yang dikeluarkan oleh lembaga yang melakukan sertifikasi Arbiter; dan 7) lulus seleksi Arbiter yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan. (2) Hakim, jaksa, TNI dan Polri, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditetapkan sebagai Mediator, Konsiliator, dan Arbiter.