Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.