Pasal 26

(1) Pegawai yang diberhentikan sementara karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan Tunjangan Kinerja, terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara. (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dapat dibayarkan kembali terhitung sejak keputusan pengaktifan kembali.