Pasal 13

(1) PPK bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota. (2) Pada penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan wilayah kerjanya. (3) PPK wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.