Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan ketua oleh DKPP; atau d. dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau Ketua KPU Kabupaten/Kota, tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keadaan tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua Kabupaten/Kota karena: a. menderita sakit sehingga fisik dan/atau psikis tidak mampu berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau b. tidak diketahui keberadaannya. (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

(4) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara dan Surat Perintah Pelaksana Tugas. (5) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pleno penunjukan Pelaksana Tugas. (7) Pelaksana Tugas ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. melaksanakan tugas ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); b. melaksanakan tugas ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); atau c. melaksanakan tugas ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4). (8) Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) atau

masa tugas Pelaksana Tugas ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (8) telah habis, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memilih ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam Rapat Pleno dan dituangkan ke dalam berita acara. (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Rapat Pleno dilaksanakan. (3) KPU MENETAPKAN ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima berkas usulan secara lengkap dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (4) Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

3. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menjaga sikap, tindakan, perilaku, dan integritas sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib memenuhi ketentuan: a. tinggal atau berdomisili sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan; b. bekerja penuh waktu dengan tidak bekerja pada profesi lain selama masa jabatan;

c. menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan; d. mengembalikan aset dan fasilitas negara yang masih berada dalam penguasaannya pada akhir masa jabatan; dan e. menyelesaikan utang dan/atau tuntutan ganti kerugian negara/daerah berdasarkan penetapan utang/surat penagihan negara dan/atau penetapan atas tuntutan ganti kerugian. (3) Ketentuan tinggal atau berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: a. tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota negara Republik INDONESIA untuk anggota KPU; b. tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan c. tinggal atau berdomisili di wilayah kabupaten/kota untuk anggota KPU Kabupaten/Kota. (4) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dilarang: a. melakukan perbuatan yang tercela, dilarang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat; b. melakukan pernikahan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan; c. melakukan pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah; dan d. melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

(5) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d, dan ayat (4) berlaku juga bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.

4. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengajukan izin perkuliahan; b. mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan; c. waktu perkuliahan tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; d. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; e. perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat; dan f. memilih rencana judul penelitian skripsi, tesis atau disertasi yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Mekanisme pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan izin perkuliahan

kepada Ketua KPU sebelum melakukan pendaftaran dan/atau mengikuti perkuliahan; b. pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan; c. KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan e. ketua KPU dapat menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan izin perkuliahan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta pertimbangan lainnya berdasarkan tugas dan tanggung jawab anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. surat permohonan izin perkuliahan; b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:

1. mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan;

2. waktu perkuliahan tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

3. mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan

4. perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat; c. rencana judul penelitian; dan d. informasi perguruan tinggi dan program studi pilihan. (4) Pedoman izin perkuliahan bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU.

5. Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 130A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penggantian antarwaktu bagi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan: a. penggantian antarwaktu dilakukan dengan mempertimbangkan tenggat waktu pengajuan upaya hukum; atau b. apabila terdapat upaya hukum, penggantian antarwaktu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal putusan pengadilan mengabulkan permohonan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan mengembalikan kedudukannya sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, KPU menindaklanjuti putusan dimaksud. (3) Penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ILHAM SAPUTRA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO