Pasal 39

(1) LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain; dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD. (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye. (3) Format LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (4) Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh. (5) Penyampaian LADK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk: a. 3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:

1. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;

2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan

3. Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan b. naskah asli elektronik (softcopy). (6) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. (7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LADK kepada Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.

4. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 42 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: