Pasal 22

Lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dinyatakan terdaftar apabila melakukan pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan persyaratan: a. Akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga; b. Susunan kepengurusan lembaga; c. Surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat; d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 x 6 = 4 lembar; e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak menganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah;
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat.