Pasal 21A

(1) Peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, terdiri atas: a. rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan:

1. PPK;

2. PPS;

3. Saksi;

4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan

5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. b. rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota:

6. KPU/KIP Kabupaten/Kota;

7. PPK;

8. Saksi;

9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. c. rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi:

11. KPU Provinsi/KIP Aceh;

12. KPU/KIP Kabupaten/Kota;

13. Saksi;

14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan

15. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. (2) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, huruf b angka 4, dan huruf c angka 4 ditempatkan di dalam tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara. (3) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat berada di dalam tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara berjumlah 1 (satu) orang. (4) PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya menyiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, huruf b angka 4, dan huruf c angka 4, berhak mendapatkan

salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara berupa: a. salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan; b. formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota; dan c. salinan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. (6) PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan tingkatannya memberikan

berita acara rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada: a. Saksi; b. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan c. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan tingkatannya.