Pasal 51

(1) Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1 PPWP Plano dan formulir C1 PPWP beserta lampirannya. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga. (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi yang hadir. (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir. (6) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL. (7) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2 PPWP. (8) KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Penghitungan Suara. (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.