Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan. (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS. (3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS. (4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS. (5) Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut: a. untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; b. untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan c. untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang

merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS. (6) Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut: a. untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; b. untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan c. untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang

merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS. (7) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan: a. nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; b. nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan c. nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar. (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih; b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;

c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. kolom kosong yang tidak bergambar. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya. (2) Dihapus.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah dan Pasal 23 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir: a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS; c. lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

(2) Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa hologram. (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan KPU ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JURI ARDIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA