Pasal 79

(1) Apabila satu kabupaten/kota yang berasal dari daerah pemilihan provinsi induk tidak dapat ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan di provinsi pemekaran, karena alokasi kursinya tidak mencapai sekurang-kurangnya 3 (tiga) kursi, untuk pertama kali dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan. (2) Pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi, dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.