Pasal 25

(1) Layanan hukum terdiri dari bantuan hukum, termasuk konsultasi hukum dan pendampingan hukum.

(2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan tugas bantuan hukum. (3) Teknis pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM tentang Bantuan Hukum. (4) Dalam hal bantuan hukum terkait pidana, unit hukum berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.