Pasal 24

(1) Dalam hal Terlapor Kekerasan Seksual adalah Pegawai alih daya (outsourcing), maka penanganannya dikoordinasikan dan diserahkan kepada pihak penyedia yang bersangkutan. (2) Dalam hal Terlapor Kekerasan Seksual adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri yang melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja, maka penanganannya diatur dalam perjanjian kerja.