Pasal 38

(1) Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan menyampaikan permohonan Pengundangan setelah Peraturan Kepala ditetapkan pada naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). (2) Permohonan Pengundangan Peraturan Kepala diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.